Kelayakan Legal dan Pembayaran

Status: belum clear; catatan riset awal untuk ditinjau penasihat kompeten, bukan opini hukum atau penetapan izin.

Temuan regulasi publik

• Permenaker 18/2024 berstatus berlaku. Pasal 13 mengatur larangan bagi Job Portal, termasuk memungut biaya kepada pencari kerja. Aktivitas RewangOS harus diklasifikasikan berdasarkan fungsi nyata: listing informasi, matching/penempatan, penyediaan tenaga, marketplace jasa, atau kombinasi.
• Permenaker 14/2025 mengatur standar usaha/produk jasa ketenagakerjaan dan mencabut Permenaker 6/2021. OSS menunjukkan konversi kode job portal 78104 (KBLI 2020) ke 78105 (KBLI 2025). Ini bukan keputusan KBLI RewangOS; klasifikasi yang berlaku pada sistem OSS dan izin perlu dikonfirmasi.
• PP 35/2021 mengatur perjanjian kerja harian dan pola hari kerja. Relasi aktual, pengendalian kerja dan kerja berulang menentukan kewajiban; jangan gunakan desain pemecahan order untuk menghindarinya.
• Panduan PSE Komdigi mencakup sistem untuk perdagangan jasa/transaksi dan pemrosesan data terkait. UU PDP 27/2022 relevan terhadap verifikasi, profil, lokasi, dan riwayat kerja.
• PBI 10/2025 dan PADG 32/2025 berlaku sejak 31 Maret 2026. Kerja sama alur pembayaran harus diperiksa terhadap ketentuan terkini dan status izin provider.

Pertanyaan legal yang harus ditutup

1. Siapa pemberi kerja dan pihak kontrak pada order individu, grup, dan borongan? Siapa menentukan cara/jam kerja, menerima hasil, menanggung risiko, serta memilih pengganti?
2. KBLI, izin dan standar sektor mana yang cocok dengan aktivitas persis platform dan bantuan koordinator?
3. Bagaimana kewajiban pelaporan lowongan/SIAPkerja dan aturan penempatan lintas daerah berlaku?
4. Apa kewajiban upah, waktu/lembur, K3, jaminan sosial, kecelakaan, pajak dan perlindungan konsumen untuk tiap pola kerja?
5. Kapan PSE/PMSE didaftarkan dan apa notice, retensi, hak subjek, respons insiden dan pemenuhan data yang berlaku?
6. Apakah fee yang ditagihkan kepada pemberi kerja tetap konsisten dengan klasifikasi aktivitas; pekerja tidak dikenai biaya penempatan yang dilarang?

Kelayakan provider

Dokumentasi Xendit XenPlatform menjelaskan akun submerchant, split, pelacakan dan payout. Dokumentasi split payments menjelaskan split dapat gagal walau pembayaran sukses dan split tidak otomatis dibalik ketika refund. Halaman harga mencantumkan akun XenPlatform aktif Rp25.000/bulan, in-house 0,5% (maksimal Rp10.000/transaksi), serta payout bank Rp2.500. Tarif bergantung produk/kontrak, bukan penawaran khusus RewangOS.

Dokumentasi Midtrans Iris menyebut disbursement, tetapi kemampuan menampung marketplace, split, onboarding individu/rombongan dan dispute untuk use case ini belum terverifikasi. Tidak ada provider yang dipilih atau diaktifkan.

Payout dan split bukan bukti escrow legal atau wewenang menahan dana. Dana pengguna tidak boleh ditampung sendiri tanpa dasar legal/provider yang jelas. Rekening RewangOS tidak dijadikan dompet pengguna.

Unit economics ilustratif

Asumsi: collection QRIS 0,7%, payout Rp2.500 per pekerja, transfer in-house 0,5% dari upah. Angka collection dan alur in-house belum dikonfirmasi untuk kontrak. Belum termasuk akun aktif, support, akuisisi, gagal bayar/refund, pajak dan operasi.

Untuk satu akun aktif Rp25.000/bulan dan satu order Rp150rb pada fee 10%, sisa menjadi minus Rp14.405 sebelum operasi. Empat akun anggota rombongan pada satu order memberi Rp42.380 − Rp100.000 = minus Rp57.620 pada asumsi tersebut. Sisa bukan laba. Fee tetap hipotesis, bukan tarif final.

Pertanyaan tertulis untuk calon provider

Perlu konfirmasi dari provider: penerimaan model bisnis dan kategori; badan hukum/izin kontrak; KYC dan akun untuk pekerja individu; kebutuhan subakun per penerima; kepemilikan dana; kapan dana settlement/release; hold dan dispute; pembatalan, partial refund dan reversal split; chargeback/reserve; failed payout; biaya semua jalur dan akun aktif; webhook, idempotensi, rekonsiliasi, SLA dan ekspor data. Belum ada komunikasi eksternal dilakukan.